Mendongkrak Kompetensi Guru Lewat Guru Pembelajar

KOMPETENSI guru sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Guru yang kompetensinya tinggi akan melaksanakan pembelajaran secara menarik, menyenangkan, dan penuh makna.

Imbasnya siswa belajar dengan semangat, rajin, dan mampu berprestasi. Sebaliknya, guru yang kompetensinya rendah cenderung monoton dalam pembelajarannya, kurang menarik, dan miskin ide-ide kreatif. Akibatnya, suasana pembelajaran di kelas membosankan dan kurang menantang. Jangan harapkan siswa dapat berprestasi dalam suasana kelas seperti ini.

Capaian rerata ini sesungguhnya sudah melampaui target nasional sebesar 55 pada tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 bahwa target capaian rerata kompetensi guru sampai dengan tahun 2019 harus mencapai 80. Angka ini meningkat dari target tahun 2015 sebesar 55, tahun 2016 sebesar 65, tahun 2017 sebesar 70, dan tahun 2018 sebesar 75. Namun, kalau kita cermati lebih detail distribusi capaian itu tidak merata di seluruh provinsi di Indonesia.

guru pembelajar

Guru Pembelajar

Dari 34 provinsi yang ikut UKG hanya 13 provinsi yang rata-rata capaiannya di atas 55, sementara 21 provinsi lainnya di bawah rata-rata 55. Khusus Jawa Tengah rataratanya mencapai 63,3 dan menduduki peringkat kedua nasional di bawah DI Yogyakarta.

Sebanyak 61% guru yang diuji rata-rata nilainya 60 ke bawah. Angka 60 itu kalau dikonversi ke dalam nilai perkuliahan sama dengan nilai C di negara berkembang, dan sama dengan nilai D di negara-negara maju. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Guru Pembelajar

Lalu, apa tindak lanjut dari proses yang dahulu sempat menimbulkan hiruk pikuk dan memancing protes dari sebagian guru dan organisasi profesi ini ?

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan program yang disebut Guru Pembelajar. Istilah Guru Pembelajar dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dengan menggambarkannya sebagai guru ideal yang terusmenerus belajar dan mengembangkan diri di setiap saat dan di mana pun.

Ketika seorang guru memutuskan untuk berhenti atau tidak mau belajar, maka pada saat itu ia berhenti menjadi guru atau pendidik. Istilah Guru Pembelajar digunakan untuk menggantikan istilah Diklat yang kerap dijadikan alasan bagi sebagian guru untuk menutupi kompetensinya yang kurang. Ketika seorang guru dikatakan memiliki kompetensi rendah, mereka sering beralasan bahwa ia tidak pernah dikirim Diklat oleh sekolah atau pemerintah daerahnya. Selama ini guru lebih senang memosisikan diri sebagai objek dalam peningkatan kompetensinya.

Mereka mengembangkan pengetahuan dan keahliannya menunggu uluran tangan pemerintah. Penggunaan isitlah Guru Pembelajar diharapkan mampu mengubah mindset ini. Pengembangan kompetensi guru harus menjadi kebutuhan guru itu sendiri. Mereka harus secara sadar dan aktif merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan sendiri proses untuk menaikkan derajat pegetahuannya ini. Guru harus menjadi subjek dalam arus permainan di mana guru menjadi pusat dari permainan tersebut.

Ada beberapa kendala yang mengadang. Yang paling utama adalah masalah dana karena pemerintah pusat tidak menyediakan dana sepenuhnya. Salah satu lembaga yang diserahi tanggung jawab untuk menangani masalah ini, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), menghitung satuan biaya tiap guru sekitar Rp 1.250.000.

Dengan asumsi jumlah guru 2.699.516 maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 3,4 triliun. Jumlah ini tentu saja tidak kecil. Keterbatasan anggaran ini rencananya akan dibebankan kepada daerah dan guru.

Khusus guru diasumsikan bersumber dari tunjangan profesi yang diterimanya. Permasalahannya, tidak semua daerah memiliki dana yang cukup untuk alokasi ini, lebih-lebih program ini muncul di pertengahan tahun. Guru juga belum tentu menyambut baik kebijakan ini.

Di samping belum adanya kesadaran dari diri sendiri, belum ada regulasi yang memayunginya. Meskipun sesungguhnya guru punya kewajiban untuk mengalokasikan tunjangan yang diterimanya untuk pengembangan keprofesiannya.(47)

suaramerdeka.com

Jam Kerja ASN di Bulan Ramadhan 2016

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1437 Hijriah (H) atau 2016 Masehi (M), yang diperkirakan akan mulai Senin (6/6) mendatang, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandhi telah menetapkan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri, yang beragama Islam selama bulan Ramadhan.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Kerja ASN, TNI dan Polri tertanggal 17 Mei 2016. Surat Edaran itu ditujukan kepada:

1. Menteri Kabinet Kerja; 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Jaksa Agung Republik Indonesia; 5. Gubernur Bank Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 9. Para Gubernur; dan 10. Para Bupati/Walikota.

Dalam Surat Edaran itu disebutkan jam kerja ASN, TNI, dan POLRI selama bulan Ramadhan 1437 (tahun 2016):

I. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00.

Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30;

b) Hari Jumat Pukul: 08.00 – 15.30

Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.

II. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja:

a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00

Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30;

b) Hari Jumat Pukul: 08.00 – 14.30

Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.

III. Jumlah jam kerja bagi Instasi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu.

“Ketentuan  pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi dan pemerintah daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” bunyi Surat Edaran Menteri PAN RB itu.

Tembusan Surat Edaran itu disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI.

Pensiunan, PNS Hingga Pejabat Dapat Gaji 13

Pemerintah memastikan gaji-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri.

“Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50% dari pensiun/tunjangan pokok pada bulan Juni 2016,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman, di Jakarta, Selasa (17/5).

Pemberian gaji ke-13 dan THR itu, lanjut Herman, akan dituangkan dalam  dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Pemberian gaji ke-13 dan THR itu, lanjut Herman, akan dituangkan dalam  dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Herman menjelaskan, pemberian gaji ke-13 dan THR dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. “Pemberian gaji ke-13 dan THR tersebut memperhatikan kemampuan keuangan negara,” sambungnya.

Gaji Pokok                

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB itu, penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat, anggota TNI, anggota POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara, selain gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; pejabat lain yang hak keuangan/ administrasinya disetarakan/setingkat menteri; wakil menteri.

Adapun penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari APBD, sebut Herman, adalah PNS yg bekerja pada pemerintah daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Mengenai besaran Gaji 13 , Herman menjelaskan, gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. “Untuk PNS, anggota TNI/POLRI meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan,” jelasnya..

DUIT

Adapun untuk penerima pensiun, menurut Herman, gaji ke-13 meliputi : pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk pemerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk Besaran THR atau Gaji 14, lanjut Herman, akan diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. “Namun THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya  50% dari pensiun pokok/tunjangan bulan Juni 2016,” ungkapnya.

Herman memastikan, setelah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka RPP tentang pemberian gaji ke-13 dan THR itu akan segera disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

“Untuk hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan, termasuk besaran anggarannya silahkan dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan,” pungkas Herman.

 

 

Beasiswa S1 dan S2 guru SMA SMK

Bantuan dana dan Beasiswa Pendidikan S-1 dan S-2 bagi guru SMA dan SMK

Dalam upaya mewujudkan amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal setingkat sarjana (S-1)/D4. Sehubungan dengan hal dimaksud, pada tahun anggaran 2016 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan bantuan pendidikan bagi guru SMA dan SMK dengan rincian jenis bantuan dan sasaran sebagai berikut :

Bantuan dana pendidikan S-1, sasaran 2.364 guru
Bantuan dana pendidikan S-2, sasaran 250 guru

Beasiswa pendidikan S-2, sasaran 638 guru
Informasi lengkap tentang program peningkatan kualifikasi dan kriteria penerima dana bantuan pendidikan S-1 dan S-2 dapat didownload disini. http://gtk.kemdikbud.go.id/post/bantuan-dana-dan-beasiswa-pendidikan-s-1-dan-s-2-bagi-guru-sma-d

Universitas Pertamina

Universitas Pertamina Universitas Pertamina merupakan perwujudan komitmen PT. Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia dalam rangka memberikan konstribusi nyata pada masyarakat, bangsa, negara, dan peradaban melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Universitas Pertamina yang dalam pengelolaannya berada dibawah Yayasan Pertamina (Pertamina Foundation) diharapkan dapat menjadi special purpose vehicle dalam proses membentuk sumber daya insani yang mumpuni untuk membangun Bangsa dan Negara.

Kebutuhan energi yang semakin besar dan meningkatnya kebutuhan untuk mengembangkan sumber energi terbarukan sejalan dengan kemajuan industri, globalisasi dan pertumbuhan ekonomi dunia juga menuntut peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas berupa tenaga kerja yang tangguh dan mampu bersaing di bidang pengelolaan energi.

Kapasitas dan pengalaman PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia menjadi keunggulan tersendiri bagi setiap bidang studi yang diselenggarakan oleh Universitas Pertamina, dimana mahasiswa tidak hanya akan mendapatkan fondasi akademik yang kuat di setiap bidang studi tapi juga akan mendapatkan knowledge transfer yang sangat berharga dari tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman pada kegiatan pengelolaan energi di Pertamina. Kesempatan untuk mendapatkan exposure pada lingkungan industri energi di wilayah operasional Pertamina juga menjadi keunggulan tersendiri yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Universitas Pertamina.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi Universitas Pertamina dilaksanakan melalui beberapa bidang studi yaitu:

Teknik Geofisika
Teknik Geologi
Teknik Perminyakan
Teknik Mesin
Teknik Elektro
Teknik Kimia
Teknik Logistik
Teknik Sipil
Teknik Lingkungan
Ilmu Komputer
Ilmu Kimia
Ilmu Komunikasi
Hubungan Internasional
Ekonomi
Manajemen

PP 70 tahun 2015

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS).
Beleid ini menjadi aturan pelaksana dari Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
Menurut PP ini, pemberi kerja (penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada peserta (pegawai ASN yang menerima gaji yang dibiayai dari APBN atau APBD, kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

PP Nomor 70 Tahun 2015 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 September 2015 lalu, memberi kepastian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Lantas apa saja manfaat  dari JKK menurut PP ini ? Disebutkan dalam laman menpan.go.id yang dirilis Rabu, 7/10/015, ada tiga manfaat utama yaitu perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam PP diberikan sesuai kebutuhan medis yang totalnya adalah 12 jenis, meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, perawatan inap, operasi dan lain-lain. Pasal 11 ayat (2) PP menyebutkan langkah perawatan ini diberikan sampai dengan peserta (Pegawai ASN) sembuh.

PP ini juga menegaskan, dalam hal peserta yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK,” bunyi Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2015 itu

Download PP 70 tahun 2015