PP 70 tahun 2015

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS).
Beleid ini menjadi aturan pelaksana dari Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
Menurut PP ini, pemberi kerja (penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada peserta (pegawai ASN yang menerima gaji yang dibiayai dari APBN atau APBD, kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

PP Nomor 70 Tahun 2015 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 September 2015 lalu, memberi kepastian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Lantas apa saja manfaat  dari JKK menurut PP ini ? Disebutkan dalam laman menpan.go.id yang dirilis Rabu, 7/10/015, ada tiga manfaat utama yaitu perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam PP diberikan sesuai kebutuhan medis yang totalnya adalah 12 jenis, meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, perawatan inap, operasi dan lain-lain. Pasal 11 ayat (2) PP menyebutkan langkah perawatan ini diberikan sampai dengan peserta (Pegawai ASN) sembuh.

PP ini juga menegaskan, dalam hal peserta yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK,” bunyi Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2015 itu

Download PP 70 tahun 2015

Cek Info GTK Dikdas dan Dikmen

Info PTK Dikdas dan Dikmen merupakan sebuah laman bagi guru yang ingin mengetahui data hasil input operator dapodik. Di Halaman yang biasa disebut juga lembar info guru, lapor tunjangan dikdas ini, PTK bisa melihat data pribadi, jumlah jam mengajar dan data lainnya. Laman web ini telah berubah nama menjadi INFO GTK

Di info GTK ini, PTK bisa mengetahui apakah Sk tunjangan profesi sudah terbit atau belum, bagi mereka yang sudah besertifikat pendidik. Sedangkan bagi yang belum sertifikasi bisa mengetahui apakah layak mendapat tunjangan fungsional.

Untuk guru Kemdikbud tingkatan SMP dan SD bisa melihat di Info PTK dengan alamat baru berikut
www.info.gtk.kemdikbud.go.id

cek info ptk dikdas cek info ptk dikdas

Sedangkan untuk guru dikmen atau setingkat SMA/SMK bisa membuka link Info PTK Dikmen di link
http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/infoptk_dikmen/web/index.php

Masukkan NUPTK atau NIK (nomor Induk kependukan) yang sesuai dengan yang diinput operator di aplikasi dapodikmen. Klik masuk, tunggu beberapa saat akan muncul data data pribadi PTK seperti Nama,Tanggal lahir, NUPTK, NIK, dan data lainnya.

Nopember, Kemdikbud akan Uji Kompetensi Guru

Pemerintah berencana akan menguji kompetensi terhadap seluruh guru pada akhir November tahun ini. Ujian ini dilakukan sebagai pemetaan terhadap kompetensi yang dimiliki guru. Ujian akan digelar di sebanyak 5.000 tempat uji kompetensi (TUK).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata menyampaikan, selama ini pemerintah baru memiliki potret uji kompetensi guru (UKG) terhadap 1,6 juta guru. Dari jumlah tersebut, kata dia, hanya 192 orang yang kompetensinya di atas 90. “Akhir November akan menguji seluruh guru tanpa kecuali,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kemendikbud, Jakarta, Senin (7/10/2015).
ukg 2015
Sumarna mengatakan, dengan ujian ini akan diketahui kemampuan guru. Bagi guru yang kompetensinya kurang, kata dia, akan diberikan pembekalan melalui pengembangan profesi berkelanjutan. “Tidak melulu tatap muka, tetapi bisa daring,” katanya.

Guru-guru akan dikelompokkan sesuai kemampuannya mengacu pada hasil ujian tersebut. Mereka yang meraih skor tinggi cukup mengikuti pembekalan wajib selama 4-10 jam. Sementara yang meraih skor kurang akan lebih banyak jumlah jamnya.
Sumarna menyebutkan, saat ini rata-rata nilai UKG 4,7. Target renstra tahun ini, kata dia, rata-rata nilai UKG 5,5. “Nanti tahun 2019 rata-rata kompetensi guru 8,0,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Sumarna, berbagai macam perlakuan dilakukan terhadap guru. Namun demikian, kata dia, peningkatan kompetensi guru bukan melulu tugas pemerintah, tetapi kewajiban individu guru juga ada. “Target kita adalah melakukan ujian terhadap mereka dan akan dilakukan peningkatan kompetensi,” katanya. (Agung SW)