Jam Kerja ASN di Bulan Ramadhan 2016

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1437 Hijriah (H) atau 2016 Masehi (M), yang diperkirakan akan mulai Senin (6/6) mendatang, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandhi telah menetapkan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri, yang beragama Islam selama bulan Ramadhan.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Kerja ASN, TNI dan Polri tertanggal 17 Mei 2016. Surat Edaran itu ditujukan kepada:

1. Menteri Kabinet Kerja; 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Jaksa Agung Republik Indonesia; 5. Gubernur Bank Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 9. Para Gubernur; dan 10. Para Bupati/Walikota.

Dalam Surat Edaran itu disebutkan jam kerja ASN, TNI, dan POLRI selama bulan Ramadhan 1437 (tahun 2016):

I. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00.

Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30;

b) Hari Jumat Pukul: 08.00 – 15.30

Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.

II. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja:

a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00

Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30;

b) Hari Jumat Pukul: 08.00 – 14.30

Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.

III. Jumlah jam kerja bagi Instasi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu.

“Ketentuan  pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi dan pemerintah daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” bunyi Surat Edaran Menteri PAN RB itu.

Tembusan Surat Edaran itu disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI.

Iklan

Pensiunan, PNS Hingga Pejabat Dapat Gaji 13

Pemerintah memastikan gaji-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri.

“Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50% dari pensiun/tunjangan pokok pada bulan Juni 2016,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman, di Jakarta, Selasa (17/5).

Pemberian gaji ke-13 dan THR itu, lanjut Herman, akan dituangkan dalam  dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Pemberian gaji ke-13 dan THR itu, lanjut Herman, akan dituangkan dalam  dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Herman menjelaskan, pemberian gaji ke-13 dan THR dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. “Pemberian gaji ke-13 dan THR tersebut memperhatikan kemampuan keuangan negara,” sambungnya.

Gaji Pokok                

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB itu, penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat, anggota TNI, anggota POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara, selain gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; pejabat lain yang hak keuangan/ administrasinya disetarakan/setingkat menteri; wakil menteri.

Adapun penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari APBD, sebut Herman, adalah PNS yg bekerja pada pemerintah daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Mengenai besaran Gaji 13 , Herman menjelaskan, gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. “Untuk PNS, anggota TNI/POLRI meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan,” jelasnya..

DUIT

Adapun untuk penerima pensiun, menurut Herman, gaji ke-13 meliputi : pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk pemerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk Besaran THR atau Gaji 14, lanjut Herman, akan diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. “Namun THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya  50% dari pensiun pokok/tunjangan bulan Juni 2016,” ungkapnya.

Herman memastikan, setelah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka RPP tentang pemberian gaji ke-13 dan THR itu akan segera disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

“Untuk hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan, termasuk besaran anggarannya silahkan dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan,” pungkas Herman.

 

 

PP 70 tahun 2015

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS).
Beleid ini menjadi aturan pelaksana dari Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
Menurut PP ini, pemberi kerja (penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada peserta (pegawai ASN yang menerima gaji yang dibiayai dari APBN atau APBD, kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

PP Nomor 70 Tahun 2015 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 September 2015 lalu, memberi kepastian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Lantas apa saja manfaat  dari JKK menurut PP ini ? Disebutkan dalam laman menpan.go.id yang dirilis Rabu, 7/10/015, ada tiga manfaat utama yaitu perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam PP diberikan sesuai kebutuhan medis yang totalnya adalah 12 jenis, meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, perawatan inap, operasi dan lain-lain. Pasal 11 ayat (2) PP menyebutkan langkah perawatan ini diberikan sampai dengan peserta (Pegawai ASN) sembuh.

PP ini juga menegaskan, dalam hal peserta yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK,” bunyi Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2015 itu

Download PP 70 tahun 2015

PUPNS Pendataan Ulang PNS 2015 BKN

Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara ManajemenAparatur Sipil Negara, memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpaninformasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan olehInstansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

PU PNS BKN

PUPNS 2015

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor XX Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015, pemanfaatan teknologi yang dimaksud dilakukan melalui Sistem Pendataan Ulang
Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) yang dibagun oleh Badan Kepegawaian Negara.

Prosedur PUPNS oleh PNS
Hal yang paling pertama dilakukan oleh PNS adalah melakukan Pendaftaran PUPNS di portal PUPNS BKN

Kemudian yang kedua mengecek status pendaftaran PUPNS, jika sudah maka PNS login kemudian mengisi aplikasi PUPNS secara online.

PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (e-PUPNS)

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan amanah UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data PNS secara akurat, terpercaya dan terintegrasi sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

Demikian disampaikan Kasubag Kepegawaian Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara – Dwi Haryono, SH., pada Worshop Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Pekalongan, Selasa (9/6/2015) di aula lantai II gedung BKD.
Dijelaskan Dwi, PNS dituntut untuk mememiliki kepedulian terhadap data masing- masing karena pengisian data dilakukan secara online pada situs web e-PUPNS  dengan domain https://epupns.bkn.go.id. Cakupan data tersebut antara lain data pokok pegawai (core data), data riwayat (kepangkatan, pendidikan, jabatan, keluarga), data sosial ekonomi/ kesejahteraan PNS (pendidikan anak, perumahan), self assessment (company and potency individual), dan lain-lain (stakeholder PNS).
Dwi menambahkan, hal mendasar yang perlu dilakukan seluruh PNS adalah menyiapkan akun email (eleltronik mail) atau surel (surat elektronik) bagi setiap pegawai. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi unit kepegawaian dilokasi tempat kerja masing-masing.
Dwi Haryono menghimbau kepada seluruh PNS yang ada untuk mengisi dan mengikuti ePUPNS 2015. Karena, bagi PNS yang tidak mengikuti ePUPNS 2015 akan mendapatkan sanksi yakni tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN. ”Sebagai konseuensinya kita tidak akan mendapatkan layanan kepagawaian dan dinyatakan berhenti/pensiun,” tandasnya.
Dalam workshop tersebut, selaku narasumber tunggal, Dwi Haryono juga menjelaskan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin bagi PNS.
Menurutnya, sebelum seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin, kepada PNS harus dilakukan pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk menjamin obyektifitas dalam penjatuhan hukuman disiplin yaitu dengan memastikan tentang kebenaran adanya perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, mengetahui latar belakang, kapan, dimana, dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan, akibat yang ditimbulkan serta pernah tidaknya yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dalam kasus yang sama.
Di akhir sesi, Dwi Haryono memaparkan tentang Ijin perkawinan dan perceraian PNS. Dijelaskan bahwa kedudukan PNS menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 antara lain sebagai unsur aparatur negara, harus ditunjang dengan kehidupan rumah tangga yang serasi agar dalam pelaksanaan tugas tidak terganggu dengan masalah rumah tangga.
“Seorang PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara herarkhis, selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali,” ujar Dwi Haryono.
Demikian juga PNS yang akan melakukan perceraian, tutur Dwi, wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan pejabat.
Usai paparan oleh narasumber, acara tersebut juga dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan para peserta workshop yang sebagian besar adalah pejabat atau pegawai yang mengurusi kepegawaian di masing-masing SKPD.

Namun Sebelum melakukan registrasi PUPNS sebaiknya lakukan perhatikan beberapa hal berikut ini:

  1. Disarankan membaca dengan seksama terlebih dahulu Buku Petunjuk PUPNS 2015 untuk User/Pengguna. Silakan klik di tautan Juknis PUPNS
  2. Gunakan email yang baru jika memungkinkan atau email yang lama, namun tidak bercampur dengan penggunaan email sosmed. Jika belum punya email,silakan buat dulu.
  3. Untuk sementara Apakah Akses di web epupns.bkn.go.id itu Serentak, atau per Instansi, atau per wilayah, masih dilakukan evaluasi tentang kemampuan server Pusat.
  4. Siapkan berkas untuk pengisian pupns manual, atau isi sesuai formulir yang ada, bisa unduh di formulir PUPNS
  5. JANGAN MELAKUKAN REGISTRASI VIA MOBILE /Handphone karena nanti ada form yang harus di cetak yang harus diserahkan ke BKD / Verifikator kabupaten.
  6. Catat baik-baik email, password/kata lunci saat registrasi termasuk kode registrasi buat salinannya jika perlu
  7. Jika tidak yakin bisa, mintalah bantuan teman atau kerabat yang lebih paham dunia online/internet.

Dibawah ini jadwal Registrasi, input data, dan verifikasi oleh Badan Kepegawaian.
Tahap I : 1 September 2015 s/d 1 Oktober 2015 (Bagi PNS sendiri)
Tahap II : 1 Oktober 2015 s/d 1 Nopember 2015 verifikasi SKPD
Tahap III : 1 Nopember 2015 s/d 1 Desember 2015 verifikasi BKD.
Tahap IV : 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 verifikasi BKN

Dijelaskan pula ada sanksi tegas bagi PNS yang tidak mengikuti e-PUPNS. “Bagi PNS yang tidak mengikuti e-PUPNS akan ada sanksi yakni tidak akan tercatat dalam database kepegawaian BKN, tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian, bahkan akan dinyatakan pensiun. Oleh karena itu, diharapkan seluruh CPNS/PNS mengikuti e-PUPNS 2015, ,” tegas mantan Kapusdiklat BKN.

Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang diakukan secara online dan dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada Desember 2015, yaitu melalui beberapa tahap kegiatan sebelum mencapai pada tahap implementasi pendataan. Untuk proses pemutakhiran data ini setiap PNS yang memulai  dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN /Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian/SAPK dan selanjutnya PNS melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan / melengkapai data yang belum lengkap di database BKN.
Dasar Hukum PUPNS 2015 :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tanggal 22 Mei 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 (E-PUPNS 2015).

Tujuan PUPNS 2015 :

  • Untuk memperoleh data yang akurat, terpecaya, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN  yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.
  • Membangun kepedulian dan kepemilikan (sense of awareness/ownership) PNS terhadap data kepegawaian.

Tahapan e PUPNS 2015 sampai dengan Implementasinya :

  • Focuss discusion Group;
  • Perancangan sistem dan SOP;
  • Pembangunan Sistem SSCN;
  • Pembuatan buku petunjuk;
  • Tes Aplikasi;
  • Penyusunan Perka tentang SSCN;
  • Penggandaan CD dan Hard Copy;
  • Sosialisasi dan Pelantuhan ke Kanreg;
  • Implementasi Pendataan;
  • Monitoring dan Evaluasi.

Siapa saja yang wajib melakukan PUPNS 2015 :
PUPNS 2015 wajib diikuti oleh seluruh Calon / Pegawai Negeri Sipil (CPNS/PNS) Republik Indonesia baik yang bertugas di dalam maupun luar negeri.

Cakupan Data PUPNS 2015 :

  • Data Pokok Kepegawaian (Core Data)
  • Data Riwayat (Historical Data)
    • Kepangkatan;
    • Pendidikan/Pelatihan (Formal dan Non Formal);
    • Jabatan;
    • Keluarga;
  • Lainnya (stakeholder PNS) : BPJS, Bapertarum, KPE.
gambar alur kerja ePUPNS
e pupns*klik gambar untuk ukuran penuh

Implementasi program ePUPNS dilaksanakan setelah sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh BKN Kanreg I Yogyakarta setelah hari raya Idul Fitri tahun ini.
e pupns sansi

:: MARI KITA SUKSESKAN ePUPNS TAHUN 2015 ::

5 Cara PNS Akali Perjalanan Dinas


Penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya pelanggaran penggunaan anggaran perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya bukan lagi rahasia umum bagi para petinggi negara ini. Mereka tidak merasa terkejut dengan kasus tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengaku tidak terkejut dengan hasil audit tersebut. Bahkan anggaran yang ditilep masih disebut sangat kecil dibandingkan alokasi yang diberikan pada para PNS tersebut.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengakui jika penyelewengan sudah menjadi kebiasaan dan warisan sejak zaman dulu.


 
“Penyelewengan uang jalan itu tidak mengejutkan karena sudah menjadi suatu yang mendasar, kebiasaan dari zaman dulu itu berlanjut,” kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto.

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun 2012, terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 30,4 miliar pada 36 Kementerian atau Lembaga (K/L).

3 K/L yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas paling tinggi dan besar tersebut menurut BPK yakni:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 5,9 miliar

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 4,5 miliar

3. Kementerian Keuangan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3,5 miliar.

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada medio Mei tahun lalu, saat menerima hasil audit 2011, untuk menertibkan perjalanan dinas tampaknya tidak digubris.

Justru pemerintah menganggarkan peningkatan dana perjalanan dinas dari waktu ke waktu. Di tahun 2011 Rp 20,9 triliun dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas PNS. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun atau 6,7 persen dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 19,6 triliun.

Di 2013 pemerintah mengalokasikan biaya perjalanan dinas PNS sebesar Rp 21 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3 triliun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 18 triliun.

1. Pencairan perjalanan dinas ganda

BPK menyatakan modus perjalanan dinas ganda ialah seorang PNS menjalani dua agenda di dua tempat dalam waktu bersamaan. Modus ini merugikan uang negara yang cukup signifikan.

“Misalnya, tanggal sekian dia dinas luar kota tapi juga rapat di Jakarta,” ungkap Ketua BPK Hadi Poernomo.

2. Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban

BPK menemukan banyak PNS yang tidak melaporkan tanda bukti biaya perjalanannya. Ini kerap terjadi karena metode pembiayaan masih menggunakan lump sum.

Lump sum ialah pembayaran biaya perjalanan dinas di muka. Inilah kelemahan perjalanan dinas dan mencoba diperbaiki dengan metode at cost. Metode at cost mengharuskan seorang PNS menyertakan tanda bukti pemakaian dana dalam proses penggantian.

3. Pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan kegiatannya

BPK menemukan masih banyak perjalanan dinas yang tetap dibayarkan meski agenda dinas telah dibatalkan. Praktik ini subur di kalangan PNS setelah banyak ditemukan kongkalikong dengan agen biro perjalanan.

Praktik ini banyak terjadi di lingkungan instansi pemerintah karena lemahnya pengawasan. “Di situ sudah lengkap sebenarnya, nothing’s wrong menurut saya dengan peraturan. Pelaksanaannya ini yang suka ngawur tidak ada pengawasan,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo.

4. Perjalanan dinas melebihi standar biaya

BPK menyatakan banyak PNS yang meminta fasilitas yang melebihi batas seharusnya dalam sebuah perjalanan dinas. Ketua BPK Hadi Poernomo mencontohkan semisal dari sisi penginapan.

PNS kerap meminta fasilitas penginapan bintang empat padahal seharusnya dia mendapatkan hanya bintang tiga. Fasilitas bintang tiga dinilai sudah cukup nyaman.

5. Tiket perjalanan palsu

Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan praktik kongkalingkong antara PNS dan biro perjalanan dalam memberikan tiket perjalanan palsu, membuat penyimpangan anggaran perjalanan dinas semakin tinggi.

“Masih banyak agen-agen perjalanan yang menyediakan fasilitas ini (tiket palsu),” tutur Hadi.

Medio Mei tahun lalu, Presiden SBY meminta agar perjalanan dinas ditertibkan. SBY menegaskan, di masa mendatang tidak boleh ada lagi persoalan terkait pencairan perjalanan dinas.

“Saya ingin tahun depan ada perbaikan, jangan saya lihat koreksi yang sama atau bahkan tambah banyak bisa tidak nyenyak tidur kita,” katanya.

Namun kenyataannya, BPK masih menemukan praktik penyelewengan perjalanan dinas saat ini.

sumber merdeka.com